Provokasi dan Propaganda Aksi Segelintir orang di jakarta, Irfan : Usut Dalangnya !!!

Iklan Semua Halaman

Provokasi dan Propaganda Aksi Segelintir orang di jakarta, Irfan : Usut Dalangnya !!!

Staff Redaksi
Kamis, 12 Januari 2023




JURNALIS NUSANTARA-1.COM | JAKARTA--Aksi belasan orang yang mengatasnamakan dirinya Gerakan Indonesia Muda, di Jakarta, rabu (11/1/2023, mendapat tanggapan keras  Ketua Relawan Sangganipa Sulteng Irfan Denny Pontoh.


Menurut Irfan, aksi segelintir orang itu sangat bertendensi politik adu domba kekuasaan Pemda dan Pemerintah Pusat, sarat ambisi,  melecehkan wibawa dan karakter pemimpin Sulteng dan sama sekali tidak mencerminkan intelektualitas, dan pemahaman bahwa proses dan mekanisme pengusulan dan pengangkatan Sekretaria Daerah Provinsi murni merupakan wilayah birokrasi yang menjadi kewenangan Gubernur, Mendagri dan Presiden.



Karenanya, Irfan menengarai ada aktor politik yang bermain dibelakang aksi belasan orang itu. "Kuat dugaan ada aktor politik yang bermain dibelakang aksi itu, hal itu tercermin dari provokasi dan propaganda aksi politik adu domba, yang sengaja membenturkan pak Gubernur dengan Mendagri dan Presiden," nilai Irfan saat ditemui sejumlah awak media dikediamannya, rabu malam (11/1/2023).


Dikatakan, tudingan peserta aksi dalam poster dan spanduk, "Cudy Menantang Jokowi dan Tito","Gubernur Sulteng Jagoan" dan sejenisnya, menjadi bukti nyata politik adu domba yang sarat provokasi dan propaganda.



Irfan mengatakan, Gubernur Sulteng H.Rusdy Mastura  memiliki pengalaman panjang sebagai politisi, baik sebagai Ketua DPRD Kota Palu, Anggota DPRD Sulteng, Walikota Palu, hingga  menjabat sebagai Gubernur Sulteng.


Dengan pengalaman panjang itu, Irfan meyakini benar Gubernur Sulteng  sangat memahami bahwa sebagai Kepala Pemerintahan dirinya merupakan wakil pemerintah pusat  di daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, dan sebagai Kepala Daerah dirinya bertanggungjawab kepada masyarakat, melalui DPRD sebagaimana amanat PP 108 Tahun 2000 dan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.


"Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, menjadi aneh dan cenderung tendensius kalo ada yang menuding Pak Gubernur membangkang, bahkan dituduh menantang Presiden dan Mendagri," tegas Irfan.


Karena itu, Irfan menegaskan, karena tudingan dan tuduhan  tak berdasar itu disampaikan terbuka dan telah melecehkan wibawa dan kehormatan pemimpin Sulteng, ini harus diseriusi, sehingga bisa terbuka siapa dalang dibalik aksi itu.


"Sebagai  wakil pemerintah pusat di daerah, wajar dan patut kalo pak Gub mempertanyakan dan mengkonsultasikan ke pemerintah pusat terkait pengangkatan Sekdaprov Sulteng, yang  faktanya tidak sesuai usulan dan pertimbangan beliau sebagai user, kog itu dituding membangkang !!" tukas Irfan geram.


Ditambahkan, terbukti dalam konteks mempertanyakan dan mengkonsultasikan hal prinsip itu, Gubernur Sulteng telah bertemu Mendagri, Mensesneg dan sejumlah pejabat lainnya, dan sudah ada komitmen dan solusinya, lalu dimana pembangkangannya ??.


"Aksi itu justru ibarat menepuk air didulang menampar muka sendiri, yang membangkang terhadap keinginan dan harapan pak Gub sebagai user, sebetulnya siapa ?, coba koreksi diri !!" ucap irfan.


Sebagai Ketua Relawan Sangganipa, Irfan meyakini langkah dan kebijakan Gubernur Sulteng hingga mempertanyakan dan mengkonsultasikan soal SK pengangkatan Sekdaprov karena mempertimbangkan benar soal kapasitas, atitude, kondite, termasuk rekam jejaknya.


"Bagaimana mungkin visi besar Sulteng maju dan sejahtera bisa tercapai, kalo kerja pak Gubernur  hanya ditopamg oleh Sekdaprov yang memiliki rekam jejak kurang baik ?" tandasnya.


Terkait rekam jejak Calon Sekdaprov Sulteng itu, Ketua Relawan Sangganipa mengingatkan  terkait  persoalan yang terjadi di KPRI Usaha Mandiri beberapa tahun lalu.


"Ini terkait dana penyertaan modal Iuran Korpri yang merupakan SHU dari KPRI Usaha Mandiri yang masih menjadi tanda tanya dikalangan ASN Kota Palu hingga saat ini, artinya, persoalan ini  berpotensi menjadi delik hukum," ungkapnya.


Relawan Sangganipa berharap, Sekdaprov yang mendampingi Gubernur H.Rusdy Mastura kedepan, harus benar-benar steril secara politik dan memilikirekam jejak yang baik, sehingga bisa fokus bekerja untuk membantu Gubernur dalam upaya pencapaian program dan visi misi daerah.


Harapan kita,  kata  Irfan, kerja dan prestasi yang telah dicapai Gubernur Rusdy Mastura  dan jajaran selama kurun waktu tahun 2021-2022, akan dapat lebih ditingkatkan jika Gubernur Sulteng didampingi oleh Sekdaprov yang tepat.


"Kami mencatat, ada 10 prestasi besar yang telah dicapai pak Cudy dan jajaran pemerintahannya selama tahun 2022, yaitu : 1) Peningkatkan Fiskal Daerah melalui Peningkatan PAD, sebelumnya sebesar Rp. 900 M meningkat menjadi Rp. 1,5  dan Target Tahun 2023 Mencapai Rp.. 1,71 T, 2) Tata kelola pemerintahan sangat baik melalui Peningkatan Nilai SAKIP dari Nilai B, kini mencapai Nilai BB, 3) Pertumbuhan Pembangunan Sulawesi Tengah sangat tinggi sebesar 19,13 % Y to Y, 4) IPM Sulawesi Tengah sangat baik sebesar 70,28, 5) Tingkat Investasi Sulawesi Tengah nomor 2 Terbesar di Indonesia mencapai Rp. 200 T, 6) Peringkat 9 Nasional, Sulteng Penyumbang Surplus Beras Nasional (surplus 86.710 ton), 7) Tingkat Kemiskinan dan Angka Pengangguran menurun, dapat ditekan, 8) Kualitas Pelayanan Publik Meningkat, 9)  Percepatan Pembangunan dan Sektor lainnya dan 10.)Percepatan Penyelesaian Masalah-Masalah Agraria" pungkas Irfan. (Tim/Red)

close
Info Pasang Iklan