KD Datangi Itwasda Polda Banten, Mohon Perlindungan dan Kepastian Hukum

Iklan Semua Halaman

KD Datangi Itwasda Polda Banten, Mohon Perlindungan dan Kepastian Hukum

Staff Redaksi
Selasa, 23 Agustus 2022




JURNALIS NUSANTARA-1.COM | SERANG- KD mendatangi Mapolda Banten bersama dua orang kuasa hukumnya, untuk menyampaikan aduan masyarakat (Dumas) ke Itwasum Polda Banten, guna memohon perlindungan dan kepastian hukum dalam perkara Laporan Polisi No LP.A/431/VII/2022/SPKT SAT.RESKRIM/POLRES SERANG/POLDA BANTEN, pada tanggal 3 Juli 2022.


Pasalnya, KD sebagai terlapor, dituduh melakukan peristiwa perbuatan hukum pidana yang tidak berdasar, tanpa disertai sebuah bukti-bukti yang cukup. 


Tiba di Mapolda Banten, KD didampingi  kuasa hukumnya, M Zainul Arifin dan Asban Sibaragian dari Law Firm MZA & Patner,langsung membuat laporan pengaduan masyarakat ke Inspektorat Pengawasan Umum Daerah (Itwasda) Polda Banten, Selasa (23/8/2022).


Ditemui usai membuat laporan pengaduan, kuasa hukum KD, M Zainul Arifin mengungkapkan, kedatangannya yang pertama di Polda Banten, terkait dugaan penyalah gunaan wewenang di Polres Serang.


"Ini terkait dengan pembuangan bayi pada tanggal 1 Juli 2022, diduga dilakukan SPT. Ada kecurigaan perkara ini sampai bulan Agustus , hampir dua bulan lebih, tetapi belum ada tindak lanjut progres dari Polres Serang. Perkara pokoknya adalah ditemukannya bayi, sementara yang dialami klien kita ini adalah dugaan pencabulan, ada pergeseran peristiwa pidana. Ini yang menjadi pertanyaan masyarakat dan kuasa hukum,” kata Zainul kepada Portal Desa.


"Bukan berarti kita melegalkan pencabulan, tapi hadirnya kita disini untuk menuntut kepastian dan perlindungan hukum yang dialami oleh klien kita KD,” sambungnya. 


Terkait dengan perubahan peristiwa pidana ini, lanjut Zainul, sementara saudari SPT ini tidak dilakukan tuntutan apapun. Bahwa ada perkembangan perkara itu pada tanggal 2, pernyataan dari Polres Serang bahwa kedua orang (KD dan SPT-red) ini dijadikan tersangka. Tapi faktanya saudari SPT tidak dilakukan, sehingga saudara KD yang dituduh melakukan pencabulan. Hal itulah menimbulkan kecurigaan. 


“Akhirnya, kita melakukan laporan ke Itwasda Polda Banten, terkait dengan prilaku penyidik dalam hal ini unit PPA, kita menduga mereka ada pergeseran peristiwa hukum, mengelabui, menghapus atau ada intimidasi dari pihak lain, sehingga menghilangkan peristiwa hukum yang pokok, yaitu pembuangan bayi, sementara yang diproses hukum adalah pencabulan," jelas Zainul. 


Zainul menambahkan, untuk menyelesaikan persoalan tersebut, telah dilakukan pertemuan kedua belah pihak/keluarga pada tanggal 5 Juli 2022, ada perjanjian damai, diketahui Kepala Desa, RT , RW  Kepala Pemuda, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat ,yang menyatakan bahwa kedua belah keluarga tersebut tidak saling menuntut, baik secara pidana maupun perdata, dan saudara KD siap untuk menikahi SPT sesuai dengan syarat hukum pernikahan.


"Kami sudah sampaikan kesepakatan damai tersebut ke Polres Serang untuk upaya dilakukan Restorative Justice, artinya penyelesaian perkara diluar proses pro justitia. Permohonan kita sudah diajukan bulan Juli pertengahan, tapi belum ada tanggapan resmi dari pihak Polres Serang, padahal Restorative Justice diatur dalam peraturan Kapolri No 8 Tahun 2021, yaitu pasal 4, bisa dilaksanakan apabila ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Ini yang tidak diindahkan oleh penyidik, maka kita sangat menyayangkan sekali," tukas Zainul.


Sementara, kakak kandung KD, Ahmad Agus, menyampaikan permohonan yang ditujukan kepada Kapolres Serang, Kapolda Banten dan Kapolri untuk memberikan keadilan kepada adiknya (KD-red).


"Saya sebagai kakak kandung KD, mewakili keluarga meminta kepada Bapak Kapolda Banten, Bapak Kapolres Serang dan Bapak Kapolri, kami minta keadilan untuk saudara KD ini, karena kami keluarga yang tidak mampu dan awam masalah hukum, maka kami meminta minta keadilan dan perlindungan kepada adik saya, dan adik saya dibebaskan," pinta Ahmad Agus.


Masih ditempat yang sama, Asban Sibaragian yang juga kuasa hukum KD menjelaskan, upaya yang telah ditempuh untuk permohonan Restorative Justice ke Kapolres disposisi ke penyidik, penyidik  menyampaikan bahwa akan dipertimbangkan, tetapi ada syarat harus disampaikan ke Kompolnas dan Komnas HAM.


"Itu semua sudah kami penuhi, saya mengantarkan surat bahwa ini akan dilakukan Restorative Justice, namun ternyata ini berjalan terus atau bahasanya kita di prang, saat kami datang mereka mengatakan bahwa perkara ini sudah masuk tahap 1," jelasnya. (Jaka/Red) 




close
Info Pasang Iklan