Penjarakan Perusak Pagar Ndalem Singopuran Jerat Dengan Sanksi Pidana Pelanggaran UU Cagar Budaya

Iklan Semua Halaman

Penjarakan Perusak Pagar Ndalem Singopuran Jerat Dengan Sanksi Pidana Pelanggaran UU Cagar Budaya

Staff Redaksi
Minggu, 10 Juli 2022


JURNALIS NUSANTARA-1.COM | JAKARTA--Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jawa Tengah menyatakan, tembok pagar Ndalem Singopuran, Kartasura, Sukoharjo yang dijebol pemilik lahan menggunakan eksavator, sudah didaftarkan sebagai Obyek Diduga Cagar Budaya (ODCB).


Tembok yang berdiri sekira 277 tahun silam itu, dinyatakan ODCB oleh Pemkab Sukoharjo melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud). Oleh karenanya, tanggung jawab pelestarian menjadi kewenangan dinas daerah tersebut.


Hal itu dikatakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPCB Jateng, Harun Ar-Rasyid kepada awak media, saat bersama tim melakukan observasi di lokasi tembok yang telah jebol pada, Jum’at (8/7/2022) kemarin.


Perusakan ODCB Kembali Terulang di Sukoharjo, Pagar Ndalem Singopuran Kartasura Dijebol Warga


“Ini sudah pasti masuk ODCB, maka perlakuannya sama dengan obyek yang sudah ditetapkan sebagai BCB ( tidak boleh dirusak, dirubah bentuk, apalagi dibongkar paksa),” kata Harun.


Berdasarkan ketentuan itu, maka terhadap para pelaku yang telah melakukan perusakan menjebol tembok bekas bangunan Ndalem Singopuran tersebut dapat dijerat sanksi pidana pelanggaran UU Cagar Budaya.


“Nah, ini kan sudah didaftarkan dalam registrasi nasional pada tahun 2017. Kalau ini, yang berkepentingan melakukan kewajiban pelestarian itu dinas di Kabupaten Sukoharjo. Kalau BPCB melakukan yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional,” jelasnya.


Pemkab Sukoharjo melalui dinas terkait bertanggung jawab untuk melestarikan Ndalem Singopuran berdasarkan UU No.11 Tahun 2010. Apalagi Disdikbud Sukoharjo sendiri belum melakukan kajian untuk mendapatkan penetapan status peringkat BCB.


“Seperti kami, dapat ikut melestarikan jika cagar budaya itu sudah ditetapkan dengan peringkat nasional. Kalau ini (Ndalem Singopuran), mulai pendaftaran, kajian, dan penetapan, itu dilakukan oleh Kabupaten Sukoharjo,” tegasnya.


Terkait dengan kasus perusakan ODCB yang kembali terjadi, Harun menyampaikan, penyidik dari PPNS BPCB akan memanggil pelaku pengrusakan, kemudian saksi-saksi untuk menggali informasi.


“Ini baru tahap awal pengumpulan data di lapangan, selanjutnya kami sampaikan ke dinas (Disdikbud Sukoharjo) beberapa langkah yang mungkin bisa dilakukan, yakni pemberian informasi (tanda pemberitahuan) dilokasi, bahwa obyek sedang dalam kajian,” jelasnya.


Disdikbud Sukoharjo juga diminta untuk sesering mungkin melakukan sosialisasi pada masyarakat, dengan harapan agar masyarakat bisa ikut terlibat dalam pengawasan ODCB tersebut.


Ketua Forum Budaya Mataram (FBM), BRM Kusumo Putro dalam kesempatan yang sama dilokasi bersama tim BPCB Jateng, dan Kajari Sukoharjo, Hadi Sulanto, mengungkapkan keprihatinannya atas terulangnya kembali perusakan ODCB di Sukoharjo.



"Kami minta agar PPNS BPCB Jateng melakukan proses hukum, seperti yang mereka lakukan saat menangani kasus perusakan bekas beteng Keraton Kartasura beberapa waktu lalu,” katanya saat di konfirmasi awak media, Minggu, (10/7/2022) melalui sambungan telepon. 


Kusumo juga meminta agar dalam penanganan tindak pidana pelanggaran UU Cagar Budaya, PPNS BPCB lebih tegas dan transparan. Tujuannya agar ada efek jera terhadap para pelakunya.


“Kalau penanganannya lamban dan tidak membuat jera para pelakunya, maka seluruh benda cagar budaya di Indonesia yang mestinya dilindungi, lama-lama akan habis,” tegas pria yang juga seorang advokat ini.




Menurutnya, kejadian kali kedua diwilayah kecamatan yang sama ini mestinya dapat membuka mata semua pihak bahwa ketegasan dan kecepatan bertindak untuk melindungi ODCB sangat penting.


“Jika penegakan hukum masih seperti ini, kami yakin perusakan-perusakan cagar budaya di wilayah Indonesia akan terus terjadi,” tandasnya.(Nugroho/Red)


Editor: Lilik Adi Goenawan

close
Info Pasang Iklan