Minta Tunda PAW Anggota DPRD Nahwani, Kuasa Hukum Ajukan Kasasi dan Surati Majelis Tahkim PKB

Iklan Semua Halaman

Minta Tunda PAW Anggota DPRD Nahwani, Kuasa Hukum Ajukan Kasasi dan Surati Majelis Tahkim PKB

Staff Redaksi
Selasa, 19 Juli 2022

 

JURNALIS NUSANTARA-1.COM|LUBUKLINGGAU, SUMSEL-- Putusan Sela Pengadilan Negeri Lubuklinggau Perkara Gugatan Nahwani anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menggugat DPP PKB, DPW PKB SUMSEL dan DPC PKB Muratara dalam perkara No: 17/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN.LLG dinyatakan ditolak.


Adapun Amar Putusan dalam Putusan sela tersebut adalah, Pertama Menerima Eksepsi Para Tergugat, Kedua Menyatakan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tidak berwenang Mengadili Perkara Ini, dan Ketiga Menghukum Penggugat (Nahwani) membayar biaya perkara sebesar Rp. 888.000.00. 


Dengan demikian secara substansi Gugatan Nahwani ditolak oleh majelis, secara hukum dalil eksepsi yang Para Tergugat sampaikan adalah upaya keberatan Penggugat tidak berdasarkan Mekanisme UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Parpol, AD/ART Partai dan Peraturan Partai PKB No 1 Tahun 2011 yang mana Keberatan atas pemecatan keanggotaan Partai harus melalui Mahkamah Partai (Majelis Tahkim) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).


Menganggapi putusan tersebut Kuasa Hukum Nahwani Andika Wira Kesuma, MH menjelaskan dalam proses perkara ini ,maka akan kami tanggapi bahwa dalam Putusan Sela atau Putusan dari Pengadilan Negeri Lubuklinggau memutuskan Perkara dengan Nomor Putusan 17/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN LLG, bahwa Putusan Sela tersebut yaitu mengembalikan perkara ini ke Mahkamah Partai, karena masalah ini belum diselesaikan secara internal oleh partai dan Pengadilan Negeri Lubuklinggau belum berwenang menangani pekara aquo ini.


Kami mengatakan juga bahwa perkara kami ini akan dikembalikan ke Parta Politik dan harus diselesaikan ke Majelis Tahkim Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), maka dari itu surat yang telah dikeluarkan tergugat DPC PKB Kabupaten Musi Rawas Utara, DPW PKB Provinsi Sumatera Selatan dan DPP PKB tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. 


"Jadi perkara ini pihak lawan juga di dalam jawaban semula menjawab di halaman 3 dan pasal 5 menyebutkan perselisihan partai politik akibat ketentuan pasal 32 ayat 5 dan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik merupakan kewenangan Mahkamah Partai," jelasnya. (Senin, 18/07/2022).


"Kami meminta kepada Majelis Tahkim Partai PKB untuk menyelesaikan masalah ini ke Internal partai PKB dan dalam hal perkara ini jelas bukan  kewenangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau. dikarenakan belum diselesaikan secara Internal oleh Mahkmah partai PKB".


Kami juga akan mengajukan upaya hukum lain berupa kasasi dalam waktu 14 hari, sesuai dengan Putusan Sela yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Lubuklinggau hari ini kita belum mendapatkan pertimbangan hukum sepenuhnya dikarenakan hari ini kami hanya mendapatkan amarnya saja. 


"Kami juga akan mengajukan penolakan dan keberatan kepada Majelis Tahkim Partai Kebangkitan Bangsa (PKB terhadap putusan DPC, DPW dan DPP PKB yang telah dikeluarkan terdahulu, sesuai dengan Putusan Sela dari Pengadilan Negeri Lubuklinggau," jelasnya. 


"Jadi perkara aquo ini masih berjalan dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat diproses terlebih dahulu sebelum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, atau adanya kepastian hukum," tegas Andika Wira Kesuma. 


Ditambahkan Kuasa Hukum Nahwani lainnya Ade Chandra, SH meminta kepada Ketua DPC PKB Muratara untuk mengikuti aturan dan tidak melalukan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Nahwani sampai dengan keluar putusan hukum berkekuatan tetap. 


"Kami menghimbau kepada DPRD Muratara, instansi terkait yang berhubungan dengan proses PAW ini mohon untuk ditunda terlebih dahulu karena masalah ini harus diselesaikan ke Mahkamah Partai terlebih dahulu," tutup Ade Chandra. (*)

close
Info Pasang Iklan