KRT Djuyamto: Penetapan BCB Berkaitan Dengan Beban Anggaran Daerah, Pemda Terkesan Kurang Inisiatif Merawat dan Melindungi

Iklan Semua Halaman

KRT Djuyamto: Penetapan BCB Berkaitan Dengan Beban Anggaran Daerah, Pemda Terkesan Kurang Inisiatif Merawat dan Melindungi

Staff Redaksi
Sabtu, 09 Juli 2022


JURNALIS NUSANTARA-1. COM | JAKARTA- Perusakan tembok diduga cagar budaya di Ndalem Singopuran, Desa Singopuran, Kecamatan Kartasura, Sukoharjo oleh warga pemilik lahan, pada Jumat (08/07/2022), dikritisi pemerhati Budaya dari Komunitas Kartasura Greget Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Dr.(Cand) Djuyamto,SH.MH.


"Keprihatinan Saya pada saat perusakan tembok benteng baluarti eks Karaton Kartasura menyikapinya dengan menciptakan tembang "Balekno Tembokku" yang di arrasement oleh Andy Zate dan Team Kartasura Greget." Kata Om Djoe saat di konfirmasi awak media pada Sabtu, (9/7/2022) . 


Ndoro Djuyamto membeberkan pada awak media,kemarin saya mendapatkan kabar telah terjadi kembali terjadi perusakan tembok Ndalem Singopuran yang berstatus Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB). 


Kasus perusakan tembok Baluarti hendaknya dijadikan pelajaran untuk semua pihak.Apalagi pemilik lahan yang merobohkan tembok bekas Keraton Kartasura telah ditetapkan sebagai tersangka.


Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Djuyamto, menyoroti alasan pemilik lahan untuk membongkar kedua tembok diduga cagar budaya tersebut.


Mereka sama-sama mengaku jika tak paham jika pembongkaran tembok itu melanggar UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.


“Padahal berdasarkan asas fiksi hukum undang-undang, begitu undang-undang sudah dituangkan dalam lembaran negara, saat itu juga semua warga negara dianggap tahu. Jadi tidak boleh beralasan tidak tahu,” tegas dia.


Berdasarkan UU Cagar Budaya, bangunan yang diduga cagar budaya sudah diperlakukan sama seperti cagar budaya.


“Dalam konteks pemerintah daerah dan negara, penyampaian sosialisasi tentang keberadaan cagar budaya kepada masyarakat juga perlu dikritik,” jelasnya.


Ndoro Djuyamto menduga, penetapan benda cagar budaya (BCB) berkaitan dengan beban anggaran daerah. Akibatnya pemerintah daerah terkesan kurang berinisiatif untuk merawat dan melindungi BCB.


Dalam kasus perusakan tembok bekas Keraton Kartasura misalnya, Ndoro Djuyamto menyebut, tembok itu ditetapkan sebagai BCB tak lama setelah dijebol pemilik lahan.


“Jangan-jangan ini terulang di tembok Ndalem Singopuran. Besok buru-buru dikeluarkan penetapannya,” Pungkasnya. (Tim/Red)


Editor : Lilik Adi Goenawan

close
Info Pasang Iklan