Ngeri-Ngeri Sedap Bertambahnya Ketum Partai Dikabinet

Iklan Semua Halaman

Ngeri-Ngeri Sedap Bertambahnya Ketum Partai Dikabinet

Staff Redaksi
Senin, 20 Juni 2022




JURNALIS NUSANTARA-1.COM | JAKARTA--Tidak bisa dipungkiri keputusan Jokowi menunjuk Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan mengejutkan banyak pihak. Bukan persoalan koalisi, tetapi Ketua PAN tidak bersih-bersih amat urusan karir politiknya.


 Mantan Menteri Kehutanan 2009-2014 di era SBY tercatat sebagai pemegang rekor terbanyak menerbitkan ijin konservasi lahan hutan. Totalnya mencapai 1,64 juta hektar setara 25 kali luas Jakarta. Kepada siapa ijin HPH digelontorkan, dipastikan bukan kepada rakyat tetapi ke konglomerasi bisnis.


Salah satunya kepada PT Baramega Citra Mulia Persada, perusahaan batu bara yang beroperasi di Kalimantan Selatan milik adik Zulhas, Zainuddin Hasan eks Bupati Lampung Selatan yang divonis 12 tahun penjara oleh KPK terkait kasus korupsi APBD dan Pencucian uang. Zainuddin Hasan mendirikan perusahaan pada 2010, lalu mengajukan ijin konservasi yang mulus langsung ditandatangani Zulhas tahun 2011.


Zulhas juga tercatat “memutihkan” kawasan hutan Riau yang menyeret nama Gubernurnya, Annas Mamun yang terjaring OTT KPK 2014 terkait suap alih fungsi hutan. 2 kali Zulhas mangkir panggilan untuk diminta keterangan terkait penerbitan sebagai Menteri Kehutanan.


Keputusan Jokowi menunjuk Zulhas mengisyaratkan perang besar kepada mafia minyak goreng. Mereka yang mendapat pembagian lahan kebun sawit atas kebaikan Zulhas kemudian menjelma menjadi mafia tata kelola minyak goreng yang merepotkan emak-emak se Indonesia. Ibarat menangkap penjahat mesti meminjam tangan kolega penjahat, barangkali itu strategi Jokowi?


PAN semenjak ditinggal Amin Rais sang founding fathernya, mendadak jadi anak manis kesayangan pemerintah. Di bawah kepemimpinan Zulhas, PAN menjadi penurut namun sesungguhnya penuh intrik. Akankah jabatan Menteri Perdagangan yang “super basah” menjadi ujian terakhir kepercayaan Jokowi kepada PAN? Yang pasti para elite PAN kembali bersorak tidak lagi paceklik menghadapi Pemilu serentak 2 tahun lagi.


Praktek KKN di Kementerian Perdagangan tetap akan terjadi, namun ketika jabatan dipercayakan kepada Ketum Partai justru menjadi pertaruhan terbesar pada kredibilitas Partai. Jika Menterinya suatu saat jeblok, maka jeblok pula Partainya, lalu bersiaplah menjadi Partai gurem.


Reshuffle Rabu pahing kemarin tidak ada yang bisa menjamin menjadi terakhir di sisa periode Jokowi. Dipastikan 2023 menjadi tahun paling sibuk para Ketua Umum Partai mempersiapkan Timsesnya menyambut Pilkada, Pileg dan Pilpres serentak. Berharap Jokowi sekali lagi me-reshuffle menterinya, membebastugaskan Prabowo, Erlangga, Suharso Monoarfa dan Zulhas, mengembalikan mereka ke pangkuan partainya.


Jika itu tidak dilakukan, siap-siap siapapun Presiden terpilih 2024 akan menemukan Anggaran Kementerian tersedot untuk pesta demokrasi. Dana APBN berubah menjadi kaos, spanduk, baleho dan amplop serangan fajar.


Begitukah cara uang rakyat kembali kepada rakyarakyat? . (LAG/RED) 


Sumber: Dahono Prasetyo


















close
Info Pasang Iklan