Menimbang Masa Depan, Non-ASN Jawa Tengah Gelar Konsolidasi

Iklan Semua Halaman

Menimbang Masa Depan, Non-ASN Jawa Tengah Gelar Konsolidasi

Staff Redaksi
Senin, 20 Juni 2022




JURNALIS NUSANTARA-1. COM | KABUPATEN KENDAL| Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No. B/185 M.SM.02.03/2022 perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Nampaknya menjadi kontroversi dan buah bibir diberbagai kalangan. Termasuk para Pegawai Non-ASN kabupaten/kota di Jawa Tengah.


Konsolidasi dilaksanakan sebagai bentuk keprihatinan sehingga mereka berupaya menggalang dukungan dari semua pihak agar suara, harapan dan nasibnya dapat didengar, diperhatikan dan ditindaklanjuti pemerintah pusat.


Konsolidasi Perdana tingkat provinsi dilaksnakan di Aula Gedung Wanita Kabupaten Kendal. Sabtu (18/6/2022). Ketua Forum Komunikasi Non-ASN Jateng, Agus Priyono, S.P. Mengatakan, pihaknya saat ini sedang menyatukan suara dan menyamakan persepsi untuk merespon kebijakan penghapusan tenaga Non-ASN tersebut. 



Menurut Agus, terbitnya Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No. B/185 M.SM.02.03/2022 tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dianggap meresahkan seluruh pegawai Non-ASN di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah.


Ada 100 ribuan lebih pagawai Non-ASN yang tersebar di kabupaten atau kota di Jawa Tengah dengan berbagai macam jenis kontrak yang nasibnya masih terkatung-katung hingga sekarang. Dengan dasar itulah, kami menggelar konsolidasi untuk terus berjuang dan menyampaikan aspirasi para pegawai non-ASN agar pengabdian kami diperhatikan dengan status pekerjaan yang jelas. Sehingga harapan, aspirasi, dan suara bersama kami dapat didengar dan diakui.


"Rencananya dalam waktu dekat ini, aspirasi teman-teman akan kami bawa ke tingkat provinsi dan akan kami teruskan hingga sampai ke Kementerian dan DPR RI. Hampir di seluruh pegawai Non-ASN kabupaten/kota di Jateng mendukung sepenuhnya atas apa yang sudah kami lakukan saat ini," tambahnya,


Agus berharap, dengan adanya konsolidasi ini,  pegawai non-ASN di Jawa Tengah bisa menyatukan suara. Sampai muncul kebijakan yang menjelaskan bagaimana nasib para pegawai non-ASN dimasa depan. 


Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Kendal, Wahyu Hidayat, mendukung penuh apa yang jadi aspirasi dan harapan para pegawai non-ASN. Mereka saat ini sedang memperjuangkan nasib mereka agar kesejahteraan masing-masing diperhatikan.


Wahyu menyampaikan, saat ini jumlah pegawai non-ASN yang ada di Kendal sekitar 2.664 orang. Meliputi berbagai formasi, di antaranya pegawai di bidang kesehatan, administrasi, driver, keamanan dan lain sebagainya.


Kami mendukung sepenuhnya apa yang menjadi keinginan teman- teman pegawai non-ASN ini. Dan kami akan menyalurkan rekomendasi agar segera ada solusi yang terbaik bagi rekan-rekan," jelasnya.


Dia menyebut, pihaknya tidak bisa berbuat banyak, hanya bisa mendukung, berdoa, dan menyalurkan aspirasi kepada pihak yang berwenang.


"Keberadaan Pegawai Non-ASN di lingkup pemda masih sangat dibutuhkan. Namun karena ini aturan dari pusat, kami tidak bisa berbuat banyak terkait hal itu," Paparnya.



Agung Wahyudi, S.H. Peserta dari Kabupaten Kudus Menambahkan, "Demi kemanusiaan kami berharap kebijakan tersebut dapat dikaji ulang,


Agung menjelaskan, Jika melihat potensi yang ada pemerintah dapat mengambil alternatif kebijakan dengan menyusun analisa jabatan dan analisa beban kerja (anjab) pada tiap OPD untuk mengakomodir yang telah ada saat ini sebagai wujud penghargaan atas pengabdian selama ini." Pungkasnya.(LAG/RED) 

Sumber: Agung Wahyudi. SH

close
Info Pasang Iklan