Komentar
JURNALIS NUSANTARA-1.COM|LUBUKLINGGAU, SUMSEL-- Wali
Kota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe menghadiri rapat paripurna DPRD Kota
Lubuklinggau dengan agenda penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Wali Kota
Lubuklinggau tahun 2021 di Ruang Paripurna DPRD Kota Lubuklinggau, Kamis
(2/6/2022).
Ketua DPRD Kota Lubuklinggau, H Rodi Wijaya menyampaikan
pihaknya telah merumuskan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Wali Kota Lubuklinggau
tahun 2021, semoga dapat menjadi perhatian eksekutif dalam upaya meningkatkan
pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam rekomendasi tersebut, anggota DPRD Fraksi PDI
Perjuangan Sherly Olivia Utari menyampaikan LKPJ yang dicapai selama satu tahun
anggaran merupakan bentuk nyata upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan
yang efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
Menurutnya, untuk Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan,
secara garis besar kinerja OPD di bidang pemerintahan mencapai rata-rata 98
persen, hanya saja dalam pelaksanaannya masih ada hal-hal yang perlu
diperbaiki, ditingkatkan dan menjadi catatan.
“Fokuskan pada realita sosial seperti masalah anak-anak
punk, eksploitasi anak serta gepeng di lampu merah. Segera tangani secara
terintegritas dan terorganisir antara Dinas Sosial, Pol PP dan kepolisian,”
pintanya. Selain itu, penambahan dana hibah Parpol 20 persen melalui mekanisme
perubahan anggaran segera dilaksanakan karena tahun politik 2024 semakin dekat.
Lebih jauh dia mengungkapkan di Sekretariat Daerah Bagian
Pemerintahan harus ada penegasan batas wilayah, Bagian Hukum harus
merekomendasikan bantuan hukum gratis untuk masyarakat serta MOU Pemkot
Lubuklinggau dengan LBH dapat lebih selektif.
Di wilayah kecamatan, penyelesaian permasalahan blank spot
harus segera diatasi. Karena di era digitalisasi, internet sangat dibutuhkan
masyarakat. Dewan juga mengpresiasi atas peningkatan pendapatan ketua RT namun
akan lebih baik jika pembayaran honorarium dilakukan setiap bulan, serta
penganggaran kembali dana kelurahan.
Demikian pula Dinas Perpustakaan harus menyeleksi buku-buku
yang masuk agar tidak ada lagi buku tidak sesuai dengan norma-norma yang
berlaku dan menyesatkan.
DPRD pun mengapresiasi peningkatan jumlah kunjungan
pariwisata dari target 115.000 wisatawan terealisasi 179.000 wisatawan.
Penarikan parkir jumlahnya stagnan kisaran Rp 600 juta per tahun dimana DPRD
berasumsi pendapatan tidak menggambarkan realita di lapangan, maka DPRD
menyarankan Dishub melakukan evaluasi.
DPRD juga menyarankan kedepan lebih fokus dalam pembangunan
infrastruktur baik pelayanan maupun tenaga medis yang ada di Rumah Sakit Pratama
Petanang secara optimal dan sesuai standar sehingga dapat meningkatkan PAD
melalui jasa pelayanan kesehatan.
Sedangkan kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi
Daerah pasca pandemi Covid-19 harus meningkatkan kinerja untuk memenuhi
pencapaian target PAD. Dinas Pekerjaan Umum harus lebih teliti dalam melakukan
perencanaan arah pembangunan karena masih banyak wilayah yang belum tersentuh
oleh pembangunan infratruktur.
Mengenai tunjangan penghasilan pegawai (TPP) tahun 2022
dewan meminta dapat dibayarkan selama 12 bulan sesuai peraturan yang belaku.
Wali Kota H SN Prana Putra Sohe mengucapkan terima kasih
kepada anggota DPRD yang telah membahas serta menyampaikan rekomendasi atas
LKPJ tahun 2021, semoga dapat memacu Pemkot menjadi lebih baik dalam upaya mewujudkan
visi dan misi Kota Lubuklinggau.
Patut disadari selama 2 tahun ini banyak anggaran tersedot
untuk penanganan Covid-19. Pemkot sudah mendapat bantuan gubernur Sumsel
sekitar Rp 65 milyar yang digunakan untuk pembangunan jalan, jembatan menuju
Tanjung Harapan, internet dan Taman Olahraga Megang (TOM) dimana kedepan
rencananya akan dibangun tanjak terbesar guna menunjang program Ayo Ngelong
2023 nanti. (*/ADV)
