Ahli Pidana, Dr. Dwi Seno Mengomentari Kasus Sengketa Tanah di Desa Tegal Rejo Kota Baru

Iklan Semua Halaman

Ahli Pidana, Dr. Dwi Seno Mengomentari Kasus Sengketa Tanah di Desa Tegal Rejo Kota Baru

Staff Redaksi
Sabtu, 07 Mei 2022



JURNALIS NUSANTARA.COM | KALIMANTAN SELATAN-  Viralnya pemberitaan yang berjudul " Masih Bersengketa Perdata, Polisi Buka Pagar Pembatas Lahan Di Goa Lowo


Jajaran Polres Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan melakukan Mediasi permasalahan sengketa Perdata Klaim Lahan antara Pengelola BUMDES dan Ahli Waris Almarhum Mukmin serta pencabutan pagar yang menghalangi jalan menuju kolam renang Ciblon dilokasi objek wisata Goa Lowo Desa Tegalrejo Kecamatan Kelumpang Hilir, Jum’at, (06/5/2022). 


Acara mediasi digelar diruang Kantor Desa Tegalrejo dan dihadiri Kabag Ops Polres Kotabaru Kompol Agus Rusdi Sukandar.,S.H.,.S.I.K.,M.H., Kasat Reskrim Polres Kotabaru AKP Abdul Jalil.,S.I.K.,M.H., Kasat Intelkam Polres Kotabaru IPTU Shofiq Fabrian  Y, S.T.K, S.I.K., Sekdes Tegal Rejo Rifki Setiawan , Perwakilan Camat Kelumpang Hilir Suhartono.,SE, Ahli Waris pemilik lahan Nurul Huda, Pengelola Wisata Goa Lowo Tri Widodo, Kuasa Hukum Ahli Waris Grabben Marvelo dan puluhan masyarakat Desa Tegalrejo.


Saat dikonfirmasi Awak Media melalui telepon via WhatsApp AKP Abdul Jalil SIK mengatakan, “Kehadiran kami disini murni untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat kita tidak menghendaki perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat itu sendiri, “katanya.


Mediasi hari ini untuk menciptakan win-win solution sehingga di kedua belah pihak tercapai kata sepakat. Dengan adanya penutupan akses jalan Obyek Wisata Goa Lowo secara sepihak oleh Pihak Saudara Nurul Huda Cs akan menciptakan permasalahan dan gejolak, sehingga kami hadir hari ini untuk memediasi, “jelasnya.



Agar dalam pelaksanaan mediasi kedua belah pihak ikuti sesuai dengan ketentuan tata tertib yang ada. Kami ingin menanyakan, apa yang menjadi dasar Saudara Nurul  Huda melakukan penutupan di jalan Obyek Wisata Goa Lowo ?. Bahwa berdasarkan UU Agraria menyatakan tidak ada yg namanya tanah kosong dan yang ada hanya sebagai berikut :


Tanah tersebut milik bangsa Indonesia.

Hak dimiliki oleh negara.

Hak Adat atau Ulayat.

Hak perorangan atau Badan Usaha.

Setelah saya lakukan overlay bahwa lahan tersebut masuk dalam tanah Restan atau percadangan (Hak Milik Negara) yang di Kuasakan kepada Kementerian Transmigrasi dan hanya boleh dikelola namun tidak bisa dimiliki. Seharusnya pihak Saudara Nurul Huda lakukan gugatan kepada PUTN karena sudah membayar pajak kepada negara, “paparnya.


Saya meminta kepada pihak Desa  memberikan kesempatan kepada masyarakat termasuk Saudara Nurul Huda jangan dikucilkan, jangan ada pemaksaan kehendak, dan saya meminta kepada Ormas Kumdatus agar tidak terlibat dalam permasalahan ini karena bukan kapasitasnya dan lahan tersebut bukan Tanah Adat atau Ulayat, “ungkapnya.

 

Saya memberikan opsi kepada pihak ahli waris Saudara Nurul Huda apakah jalan yang ditutup tersebut di buka sendiri atau dari pihak Polri yang akan membuka, tujuan kami melakukan pencabutan pagar untuk kepentingan masyarakat, karena pada saat mereka bersama keluarga menikmati liburan dan dalam suasana Hari Lebaran Idul Fitri ditempat objek wisata, “pungkasnya.


Begitu pula Abdul Azis dan Nurul Huda saat dikonfirmasi Awak Media menjelaskan, “bahwa puluhan anggota gabungan dari TNI dan Kepolisian yang dipimpin Abdul Jalil, SIK tanpa dasar hukum yang jelas memaksa merusak pagar yang dipasang kami selaku ahli waris dan bantuan Kumdatus (Perkumpulan Dayak Meratus) serta LBH Paham (Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum dan Hak Azasi Manusia), “katanya.


Padahal proses hukum masih bersengketa, dan hasil Putusan Pengadilan Kotabaru tingkat pertama masih N/O atau tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, Gugatan Penggugat ditolak dan Gugatan Balik Tergugat juga tidak diterima, sehingga atas putusan tersebut kuasa hukum masih diberikan tenggang waktu hingga 20 mei 2022 untuk mengajukan Banding, “ungkapnya.


Oleh karena belum Inkracht Kasat Reskrim dengan secara sepihak menekan, memaksa kami selaku ahli waris dengan dalih mediasi di Kantor Desa Tegalrejo menekankan bahwa tanah adalah Tanah R (Restan) atau Tanah Negara, padahal gugatan balik Tergugat dari Bumdes Gowa Lowo tidaklah dikabulkan pula, “tegasnya.


Selanjutnya, salah satu paralegal Ahli Waris Graven Marvello, SH mengatakan, “Ahli Waris merasa tertekan dan merasa kepolisian Polres Kotabaru tidak netral, tidak dibayar atau diganti rugi dalam membangun jalan objek wisata gowa lowo, tentunya Kasat Reskrim sebagai penegak Undang-Undang malah melanggar Undang-Undang, sudah jelas UU No 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Demi Kepentingan Umum ada pasal didalamnya yang menerangkan mesti ada ganti rugi yang layak dan adil atas tanah yang diklaim warga untuk kepentingan umum, “jelasnya.


Berdasarkan hasil Putusan nomor perkara : 19/Pdt.G/2021/PN Ktb, Dengan pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

Mengadili Dalam Konvensi :


Dalam Provisi : menolak tuntutan provisi dari para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi : menyatakan seluruh eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat II, tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara : menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi :


Dalam Provisi : menolak tuntutan Provisi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara : menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi : menghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 17.170.000,- (tujuh belas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).


Dari kejadian tersebut, Abdul Azis dan Nurul Huda beserta Tim Kuasa Hukum akan membawa permasalahan ini ke Propam Mabes Polri dan Propam Polda Kalimantan Selatan, serta Kompolnas RI, agar Polri bersikap Netral karena permasalahan tanah sengketa masih dalam proses hukum perdata, “tambahnya mengakhiri.


Ditempat terpisah seorang ahli pidana dari universitas Bhayangkara Jakarta Raya Dr. Dwi Seno Wijanarko , S.H.,M.H.,CPCLE.,CPA saat di mintai pendapat hukum nya oleh pewarta melalui via telp menyayangkan sikap dari Kasat Reskrim Polres Kota Baru.

" Dapat saya jelaskan, pada esensinya bukan kapasitas kepolisian untuk menentukan bahwa obyek tanah tersebut milik siapa, baik milik negara atau perorangan, sepanjang ada pihak yang dirugikan atau ada upaya hukum dari para pihak yang perkaranya belum berkekuatan hukum tetap, maka kalau perkaranya belum Inkrah dan para pihak masih melakukan upaya hukum, seharusnya Kepolisian harus menghargai dan menghormati proses hukum itu sebagai wujud kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan, jadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap lah yang mempunyai Kapasitas untuk menentukan bahwa obyek tanah tersebut milik siapa bukan kepolisian yang menentukan, jangan salah kaprah " jelas Dr.Seno


Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya itu juga menjelaskan "Aparat Kepolisian seharusnya menjadi pengayom masyarakat  dan dipihak yang netral  dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta Etika Profesi Kepolisian, hal itu sebagai hal yang sangat fundamental dan penting dan besar pengaruhnya terhadap baik- buruknya pelaksanaan tindakan Kepolisian, bukan justru sebaliknya" ungkap Dr. Seno.


Dr.Seno menambahkan tindakan Kepolisian Kota Baru merusak, merobohkan serta mencabut Pagar pembatas tanah yang klaim milik pihak yang dirugikan (Sdr.Nurul Huda), dimana pengrusakan tersebut dilakukan tanpa dasar hukum yang tepat, tindakan itu justru menyalahi aturan dan melampau kewenangan" tutup Dr. Seno .

Narasumber: Dr. Seno


close
Info Pasang Iklan