Ujang Kosasih SH : Terkait Tagar Percuma Lapor Polisi, Bagaimana Hukum Memandang Peristiwa Tersebut

Iklan Semua Halaman

Ujang Kosasih SH : Terkait Tagar Percuma Lapor Polisi, Bagaimana Hukum Memandang Peristiwa Tersebut

Staff Redaksi
Kamis, 14 April 2022












www.jurnalisnusantara-1.com | Banten-Tidak dapat dipungkiri, setiap harinya, banyak aduan atau laporan masyarakat masuk ke SPKT Polri, oleh karena itu apabila suatu laporan atau aduan masyarakat ternyata tidak dapat ditindaklanjuti oleh karena alasan hukum yang berdasar, maka sebaiknya penyidik dapat memberitahukan dengan cepat kepada si pelapor agar terwujud adanya kepastian dan kejelasan. 


"Sehingga dengan mengadu ke Polisi, pelapor tidak merasa percuma, terlebih Kepolisian merupakan gerbang awal dari proses penegakan hukum." Kata Ujang Kosasih, SH Tim Kuasa Hukum /Advokat PT. Jurnalis Nusantara Satu dari Perkumpulan Pengacara Republik Indonesia DPD Banten. 


Ujang Kosasih,SH memaparkan Pasal15 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia (UU Kepolisian) yang mengatur bahwa, dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:


a. Menerima Laporan dan atau Pengaduan.


Kewenangan tersebut merupakan salah satu implementasi dari Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:


a. Memelihara keamanan dan keteriban masyarakat.

b. Menegakkan hukum.

c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.


Dalam kaitannya dengan etika masyarakat, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polisi (KEP) Pasal 15 menyebutkan jika setiap anggota Polri dilarang:


a. Menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan, atau laporan dan pengaduan dari masyarakat yang menjadi lingkup tugas, fungsi dan kewenangannya.

Selanjutnya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidik Tindak Pidana, pada Pasal 3 ayat (3) disebutkan bahwa, pada SPKT/ SPK yang menerima laporan/ pengaduan, ditempatkan penyidik/ penyidik pembantu yang ditugasi untuk:

b. Melakukan kajian awal guna menilai layak/ tidaknya dibuatkan laporan Polisi.


c. Memberikan pelayanan yang optimal bagi warga masyarakat yang melaporkan atau mengadu kepada Polri.


"Maka dari itu terhadap laporan/ pengaduan penyidik/ penyidik pembantu harus dilakukan kajian awal untuk menilai layak/ tidaknya dibuatkan Laporan Polisi, hal ini untuk memastikan alasan penolakan terhadap laporan/ pengaduan memiliki dasar hukum yang sah." tegas Orang nomor satu di Kantor Hukum Ujang Kosasih SH and Partner. 


Dalam menerima laporan/ pengaduan Polri harus mengedepankan pelayanan yang optimal bagi masyarakat.

Dengan optimalnya kinerja Kepolisian maka tidak ada lagi kata-kata dari masyarakat percuma lapor Polisi.


Salam Supremasi Hukum


Sumber : Ujang Kosasih, SH

Editor : Lilik Adi Goenawan

close
Info Pasang Iklan